Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten tegaskan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun dari para muzaki dan masyarakat tidak digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, yang mengatakan bahwa pemanfaatan ZIS memiliki aturan penggunaan yang jelas dan tidak dapat dialihkan di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

“Kami tegaskan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah yang dititipkan masyarakat kepada BAZNAS tidak digunakan sepersen pun untuk program Makan Bergizi Gratis. Seluruhnya disalurkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan delapan asnaf,” ujar Rizaludin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026). 

Ia menegaskan, ZIS hanya dapat diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana diatur dalam syariat Islam, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau hamba sahaya, gharimin atau orang yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan dasar, fisabilillah, serta ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Banten, Wawan Wahyuddin, menegaskan bahwa BAZNAS Banten menjujung tinggi prinsip 3A yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

“Seluruh proses penghimpunan maupun pendistribusian di BAZNAS Banten harus tetap dalam berada di koridor 3A tersebut, dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS, BAZNAS Banten selalu di audit baik oleh Kantor Akuntan Publik, maupun Inspektorat Jenderal Kementrian Agama agar pengelolaan dana ZIS dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan 

perundang-undangan.

“Kami mengimbau masyarakat Banten agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana zakat. Amanah dari muzaki akan tetap terjaga dan seluruh dana zakat disalurkan secara tepat sasaran bagi fakir miskin serta kelompok rentan” ungkap Wawan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten resmi membuka kegiatan Semarak Ramadan 1447 H yang digelar di Mall of Serang pada Sabtu, 21 Februari 2026. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi bersama Mall of Serang dan Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), serta didukung berbagai mitra strategis.

Dalam seremoni pembukaannya, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BAZNAS Banten, BJB Syariah, dan Kabar Banten terkait kerja sama publikasi dan iklan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Antara BAZNAS Banten dengan MOS terkait penyelenggaraan kegiatan Semarak Ramadan. Selain itu, BAZNAS Banten juga menjalin kerja sama dengan Klinik Utama Mata Saruni untuk pelaksanaan operasi katarak gratis bagi mustahik sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kurang mampu.

Ketua BAZNAS Banten, Wawan Wahyuddin, menyampaikan bahwa kegiatan Semarak Ramadan tahun ini akan berlangsung sepanjang bulan suci dengan beragam program edukatif, sosial, dan religius. Di antaranya bincang seputar zakat, cek kesehatan gratis, talkshow hikmah kesehatan dalam berpuasa, dongeng dan kaligrafi Ramadan, interactive charity experience, penampilan nasyid, beauty class dan hijab workshop, cek kesehatan mata gratis, lomba hafalan surat pendek, Ramadan Runway Fashion Show, Teman Sekarya Kids Craft, lomba dai cilik, MOS Spotlight Ramadan, edukasi investasi emas, literasi keuangan syariah, kajian islami, hingga live music religi.

Selama Ramadan, masyarakat juga dapat memanfaatkan gerai konsultasi serta layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang tersedia setiap hari di area Mall of Serang, dengan dukungan penuh dari BJB Syariah sebagai sponsor.

Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang, Handri Rahmat Ilahi, menyampaikan harapan agar sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten, serta BAZNAS terus diperkuat. 

“Kami berdoa agar kolaborasi ini semakin solid dan BAZNAS semakin hebat dalam mengemban amanah umat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Mall of Serang, Radella, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tahun kelima penyelenggaraan program Ramadan bersama BAZNAS. Mereka berharap Semarak Ramadan dapat menghadirkan suasana kebersamaan serta memberikan pengalaman yang berkesan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peran BAZNAS sebagai solusi dalam membantu masyarakat kurang mampu.

"Biasanya untuk operasi katarak itu membutuhkan biaya banyak, tapi karena BAZNAS, biaya itu bisa dipangkas hanya menjadi 2,5 juta per mata." ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat di Banten untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi. 

"BAZNAS adalah instrumen negara yang harus kita perkuat agar manfaatnya, outcomenya, dan impactnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara transparan juga tepat sasaran" ujarnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menghadiri dan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan Indonesia Santripreneur Care: Dari Banten untuk Indonesia yang digelar di Aula UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh IKALUIN Wilayah Banten ini menjadi momentum kolaborasi dalam membangun ekosistem santripreneur yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ace Hasan Syadzily, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyuddin, Ketua Umum INKOPONTREN Marsudi Syuhud, serta Ketua IKALUIN Wilayah Banten Agus Syabarruddin, bersama unsur akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketua BAZNAS Banten, Wawan Wahyuddin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan santri sejalan dengan misi BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif. Program santripreneur dinilai mampu mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki serta memperluas dampak ekonomi umat secara berkelanjutan.

Menurutnya, BAZNAS Banten siap menghadirkan berbagai program pemberdayaan, seperti penguatan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) dan pengembangan gagasan “Satu Keluarga Satu Pengusaha” melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi santri di pondok pesantren.

Sementara itu, Marsudi Syuhud menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan jumlah pesantren yang besar di Indonesia, santri memiliki potensi strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta membangun ekosistem ekonomi yang adil sesuai prinsip Maqashid Syariah.

Ace Hasan Syadzily dalam pemaparannya via zoom menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mendukung pengembangan santripreneur. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif, akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar. Menurutnya, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini juga menegaskan mandat strategis, di antaranya penguatan pesantren sebagai basis pembangunan nasional, sinergi program nasional berbasis pesantren, penguatan peran Inkopontren sebagai agregator ekonomi pesantren, serta pengembangan santripreneur sebagai kontribusi nyata bagi ekonomi daerah dan nasional. Banten pun diharapkan menjadi model nasional pengembangan program berbasis pondok pesantren yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia Santripreneur Care diharapkan mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya unggul dalam ilmu dan akhlak, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian bangsa.

BAZNAS Banten Tetapkan Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah 1447 H, Permudah Umat Tunaikan Kewajiban

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten resmi menetapkan nilai zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Banten nomor 006 tahun 2026. Penetapan ini dilakukan guna memberikan kemudahan dan kepastian bagi umat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah dan fidyah.

Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Wawan Wahyuddin, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian bersama MUI Provinsi Banten, Kanwil. Kemenag Provinsi Banten, dan berdasarkan prediksi harga beras pada bulan Ramadhan dari Bulog, Dinas Ketapang Prov. Banten, survey harga di 3 pasar serta berdasarkan ketetapan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

“Kami ingin memastikan umat Muslim di Banten dapat menunaikan zakat fitrah dengan mudah, sesuai ketentuan syariat dan kondisi harga di daerah masing-masing. Penetapan ini juga menjadi panduan resmi agar tidak terjadi perbedaan yang membingungkan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Adapun zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa, atau setara uang sebesar:

• Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, dan Kota Serang sebesar Rp40.000 per jiwa

• Kabupaten Pandeglang sebesar Rp45.000 per jiwa

• Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang sebesar Rp47.000 per jiwa

• Kota Tangerang Selatan sebesar Rp50.000 per jiwa

Sementara itu, untuk ketentuan fidyah ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari per jiwa.

BAZNAS Provinsi Banten juga mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para mustahik di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Zakat Profesi dan Tantangan Implementasi: Literasi Zakat, Kepatuhan Muzaki, dan Peran Amil”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026 bertempat di Kantor BAZNAS Provinsi Banten.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber lintas lembaga dan tokoh keagamaan, di antaranya Ketua BAZNAS Provinsi Banten periode 2020–2025 Syibli Syarjaya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Amrullah, Sekretaris Jenderal MUI Provinsi Banten Endang Saeful Anwar, serta Ketua Majelis Pesantren Salafi Martin Syarqowi.

Ketua BAZNAS Provinsi Banten Wawan Wahyuddin yang membuka kegiatan FGD tersebut menegaskan bahwa perkembangan kehidupan yang begitu cepat menuntut pengelolaan zakat yang adaptif dan berdaya guna. Menurutnya, zakat harus mampu menjadi instrumen keberkahan sekaligus solusi sosial yang terus mengibarkan semangat perbaikan dan kebaikan.

Sementara itu, dalam paparannya, Martin Syarqowi, salah satu tokoh keagamaan di Provinsi Banten, menjelaskan bahwa istilah zakat profesi berangkat dari konsep kasab, yakni setiap bentuk usaha atau penghasilan, baik dari bertani, berdagang, maupun profesi lainnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada perdebatan mengenai keberadaan zakat profesi, karena pada prinsipnya zakat profesi memang ada. Namun demikian, menurutnya, yang perlu terus dikaji adalah bagaimana penghasilan tersebut dikategorikan secara tepat, baik dalam penentuan posisi sebagai muzaki maupun mustahik, agar penerapan zakat profesi tetap sesuai dengan kaidah syariat dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Martin, Endang Saeful Anwar Sekjen MUI Banten menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap isu zakat. Hingga kini, MUI telah mengeluarkan lebih dari 25 fatwa terkait zakat, termasuk Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2023 tentang zakat penghasilan.

“Semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi nishab. Fatwa tersebut masih berlaku dan belum ada pencabutan. Namun demikian, perlu kajian lanjutan terkait penetapan nishab serta perhitungan zakatnya,” jelasnya.

Syibli Syarjaya menyoroti aspek regulasi dan pengelolaan zakat. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki berbagai payung hukum yang jelas. 

“Diskusi kita hari ini bukan lagi soal boleh atau tidaknya zakat profesi, tetapi bagaimana cara mengoptimalkan implementasinya agar sesuai regulasi, syariat, dan memberi manfaat maksimal,” tegas Syibli.

Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Banten Amrullah dalam paparan nya juga menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam mendukung implementasi Undang-Undang Zakat. Menurutnya, penguatan regulasi dan kebijakan teknis menjadi kunci, termasuk penerapan surat kesediaan zakat kepada setiap muzaki ASN serta kajian komprehensif terkait profesi tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan publikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten. 

“Distribusi zakat perlu terus dipublikasikan melalui video, brosur, dan laporan berkala agar masyarakat mengetahui bahwa zakat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.” ujarnya.