Wagub Banten Ajak Masyarakat Perkuat Penghimpunan ZIS DSKL melalui BAZNAS

Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten meningkatkan penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) di Provinsi Banten. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka rangkaian Sosialisasi Pengelolaan ZIS DSKL yang diselenggarakan BAZNAS Provinsi Banten di Hotel Le Semar dan Hotel Wisata Baru, Rabu (23/9).

 

Wakil Gubernur Banten mengungkapkan bahwa menunaikan ZIS melalui BAZNAS Banten dapat memperluas manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Ia mengingatkan bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak kaum fakir dan miskin yang perlu ditunaikan.

 

“Orang memberikan ZIS melalui BAZNAS, makin terasa untuk masyarakat. Harta yang kita miliki ada milik kaum fuqara dan masakin,” ujarnya.

 

Ia mengajak berbagai sektor masyarakat untuk turut mengambil peran dalam mendukung peningkatan penghimpunan ZIS DSKL. Menurutnya, setiap pihak dapat berkontribusi melalui bidang dan lingkungan masing-masing.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Banten juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Banten. Ia menyampaikan bahwa transparansi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

 

“Transparan, terbuka, dan diawasi, itu BAZNAS,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong semakin banyak masyarakat menunaikan ZIS melalui BAZNAS. Dengan pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, manfaat dana yang dihimpun diharapkan dapat semakin luas dirasakan masyarakat.

 

“Hadir di sini saja mendapatkan pahala. Mudah-mudahan masyarakat Banten menjadi ahlil jannah dengan membantu BAZNAS di sektor masing-masing,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Sosialisasi Pengelolaan ZIS DSKL merupakan rangkaian kegiatan BAZNAS Provinsi Banten yang dilaksanakan di delapan kabupaten/kota pada 23–30 September 2026. Kegiatan ini menyasar berbagai sektor masyarakat, mulai dari komunitas, sekolah dan lembaga pendidikan, KBIHU, organisasi, lembaga, hingga unsur masyarakat lainnya.